PESISIR BARAT ( 23/06 ) SIP - Aneh tapi nyata terjadi dikabupaten pesisir barat yang baru seumur jagung, dimana indikasi disebabkan kehawatiran pejabat setempat tidak mendapatkan bagian besar menyangkut jatah kue berupa proyek, maka semua dinas mengalami cucuk cabut menyangkut lelang paket proyek yang ada disetiap dinas atau sub sektor dikabupaten pesisir barat, dan dampaknya sangat luas terutama dikalangan Kontraktor yang sudah melakukan penawaran dan ternyata semua paket yang sudah ditayang ditarik kembali, dengan atau tanpa alasan yang pasti, berdasarkan keterangan dari beberapa pejabat atau aparatur dikabupaten dimaksud, hal ini diduga ada perintah Penjabat Bupati .
Jika semua hal memiliki alasan yang pasti dan sesuai ketentuan hukum serta aturan yang ada, maka akan masuk akal, sebab kontraktor sudah bisa dipastikan akan konplin terhadap sebuah kebijakan yang sangan tidak memiliki dasar serta terkesan sebuah kebijakan yang terindikasi arogan .
Dilain hal rumor yang berkembang bahwa ada indikasi tidak sinkron antara Penjabat Bupati dengan Kepala Dinas PU pesisir Barat, dan diduga hal ini seputar pembagian jatah proyek penjabat bupati lama dengan yang saat ini, dan ada kesan dan terindikasi bahwa paket yang sudah dianggarkan serta pelaksanaanya ditahun 2015 sudah dibagi dua , dimana senilai 100. 0000.000.000.00 sudah menjadi agenda untuk penjabat lama ( PJ. Bupati lama ) dan senilai 100.000.000.000.00 sebagai jatah penjabat baru dengan masih ada sisa beberapa paket PL yang sampai saat ini belum digelar atau dilakukan pelaksanaan kegiatan .
Menurut beberapa sumber yang bisa dipercaya perseteruan antara beberapa pejabat menyangkut hal ini belum usai, seharusnya hal ini tidak terjadi sebab rasa malu harus ditingkatkan, terlebih dari mempertahankan harga diri seorang pejabat .
Atas kejadian ini dimohon kepada instiotusi hukum terutama KPK dan Mabes Polri agar melakukan penyelidikan kewilayah kabupaten pesisir barat , terutama issu menyangkun KKN yang saat ini sangat marak serta terindikasi akan menimbulkan kehancuran dikabupaten pesisir barat, Ungkap Tokoh Masyarakat peduli pesisir barat yang enggan disebutkan namanya dimedia ini .
Gubernur lampung selaku perwakilan pemerintah pusat agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penjabat pemerintah kabupaten pesisir barat , serta menyelesaikan semua masalah yang ada terutama adanya praktek Nefotisme yang sudah mulai berkembang dikabupupaten pesisir barat, sebelum terlalu mendalam, maka harus segera dilakukan reformasi terhadap siapapun yang melenceng dari aturan serta perundangan .
Sehingga rolling pejabat baik eselon,2 eselon,3 dan 4 agar dilakukan evaluasi kembali, sebab Kabupaten pesisir barat merupakan kabupaten baru dimana harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan semua hal harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada , sehingga akan terjaga dari kehancuran .
( TIM BIDIK PESISIR BARAT )