Pelantikan Anggota DPRD Pesisir Barat Ditunda Sampai Batas Waktu Belum Jelas

PESISIR BARAT - Rencana bergesernya anggota DPRD asal daerah pesisir barat yang berjumlah 14 orang dimana saat ini masih dilampung barat, akibat lahirnya peraturan KPU nomor 33 Tahun 2014 terutama pasal . 40 sangat menimbulkan kontraversi , sebab sudah tidak mungkin penghitungan hasil pemilu akan diulang hingga 2 kali, dan jelas akan melahirkan banyak masalah didalmnya, Ungkap Ketua Umum Forum Komunikasi Serentak Pemuda Krui ( FKSPK) .

Dwi melihat selain berdampak pada masa bhakti anggota DPRD , akan berdampak pula terhadap partai tertentu yang notabene memiliki jadwal tunggu Kadernya yang memang masuk daftar tunggu baik dikabupaten induk maupun daerah pemekaran . 

Diminta kepada KPU lampung barat untuk tidak gegabah dalam melakukan pelantikan, sebab semua masalah selain harus diketahui oleh Gubernur, KPU Pusat dan terakhir harus masuk ke Departemen Dalam Negeri, sehingga hal menyangkut pelantikan harus dipertimbangan dengan baik, disamping itu masih ada masalah krusial dimana beberapa Partai Politik sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung menyangkut masalah dimaksud , Tegtas Dwi Karyanto . 

Secara hukum jelas keluarnya Peraturan KPU nomor 33 Tahun 2013 melahirkan perlawanan secara hukum oleh Partai tertentu yang Kader Partainya mengalami sebuah kerugian terlebih akan melahirkan persoalan lain termasuk sisi anggaran negara bagi anggota DPRD yang saat ini sudah duduk dan dilantik di lampung barat, sebab berat dugaan hampir seluruh anggota DPRD sudah mengajukan pinjaman kepihak Bank dengan gaji sebagai boroh pembayaran dan hal ini tetap dipertimbangakan, karena apabila akan dihitung ulang, maka secara otomatis Surat Keputusan lama akan dibekukan terlebih dahulu, dan tentu masalahnya akan bertambah, sehingga masalah besar akan terjadi . Pungkasnya