Pemerintah Pesisir Barat Diminta Segera Selesaikan Agenda Penyerahan Aset Daerah

DWI KARYANTO

PESISIR BARAT - Berdasarkan ketentuan PP. 78 Tahun 2007 dan Undang - undang Nomor . 22 Tahun 2012 ,maka setahun setelah berdirinya kabupaten atau DOB, maka harus diselenggarakan penyerahan aset dari induk ke kabupaten pemekaran dan harus melalui Paripurna DPRD . Hal ini mendapat desakan dari lembaga yang sangat peduli dengan setiap langkah Pemerintah dikabupaten pesisir barat .Sebab penyerahan aset harus diurus oleh pemerintah pesisir barat melalui semangat etos kerja dari Pejabat Bupatinya , Ungkap Direktur Eksekutif Lumbung Informasi tepat akurat ( LITA) .

Penyerahan Aset Daerah harus segera diagendakan 
Dan kewajiban pemerintah pesisir barat untuk 
Melakukan langkah terhadap kabupaten induk 
Lampung Barat , sebab semua hal harus dilakukan dengan baik dan bersahaja, 
guna Melahirkan satu kesepakatan antara kabupaten induk dan pesisir barat sebagai daerah Yang dimekarkan dari lampung barat .  Anggota DPRD asal Dapil Pesisir Barat saat ini duduk dilampung barat harus lebih pro-aktif , sebagai wujud wakil rakyat yang memahami aturan dan ketentuan hukum .


Desakan dimaksud jelas bermuara positif bagi kelangsungan kabupaten pesisir barat, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan akan berawal dari penyerahan aset tersebut sebagai acuan dan landasan hukum program dikabupaten pesisir barat, dan tentunya akan dilakukan audit secara menyeluruh dari nilai aset yang ada sebagai legitimasi sah nya aset milik kabupaten pesisir barat, Tegas Dwi Karyanto .


Pihaknya menghimbau agar PJ. Bupati pesisir barat dapat merespon aspirasi masyarakat guna kemajuan bersama dalam segala hal dikabupaten yang dinilai baru ini, dan tentunya masyarakat sangat berharap agar Kherlani menyelesaikan tugas inti sebagai Pejabat Bupati yang sudah diamanatkan oleh Undang - undang . 


Dwi meminta kepada segenap masyarakat baik kalangan Lembaga Non Pemerintahan, Lembaga Adat, Lembaga kepemudaan , Pers agar memiliki kepedulian serta mampu menterjemahkan segala aturan dan penerapanya harus sesuai dengan waktu dan jadwal, sehingga apapun yang terjadi dikabupaten pesisir barat akan mendapatkan perhatian maksimal dari semua elemen yang ada dikabupaten pesisir barat . Sebab dengan kepedulian tinggi dan nilai kritis yang mendasar serta diutarakan secara santun akan menjadi modal besar guna kemajuan dan perkembangan disegala bidang dikabupaten pesisir barat .


Sebagai daerah yang akan melahirkan metode pembangunan yang senantiasa didukung oleh masyarakat serta diawasi langsung oleh masyarakat, tentunya akan menekan kebocoran - kebocoran dalam berbagai hal terutama anggaran pembangunan, sistem skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan . Seta lebih jauh keberadaan anggaran pembangunan akan mampu dilakukan seefisien mungkin, termasuk lembaga hukum yang bisa elakukan penerapan aturan hukum yang benar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dinegara kesatuan republik indonesia Pungkasnya .  


 __________________________________________________________________________________
Kritik dan Saran hubungi ke :  0853 - 7894 - 7007
___________________________________________________________________________________
Perhatian : Dilarang mengcopy berita ini atau menggunakan isi Bolg ini untuk kepentingan 
lain , dan semua harus seizin pemilik . 
Mobile / Informasi : 0853 - 7894 - 7007