 |
| KANTOR BAPPEDA PESISIR BARAT |
PESISIR BARAT - Pelaksanaan rehab kantor Bappeda pesisir barat diduga sangat unsure KKN, pasalnya pelaksanaan dilakukan tidak mengikuti aturan yang ada dinegara indonesia, selain itu pelaksanaan tidak sesuai jadwal dan dipertanyakan atas dokumen pengadaan serta sistem pertanggung jawaban atas proyek dimaksud dan lebih jauh harus dikaji ada apa sebenarnya atas proyek tersebut Unkap Direktur Eksekutif LSM LITA .
Adanya indikasi permainan kotor dalam proyek dimaksud membuat elemen menggali sejauh mana sistem yang diterapkan dalam pembanguanan atau rehab kantor bappeda serta kantor PPKAD pesisir barat dimaksud, ini menggunakan uang negara bukan uang pribadi oknum tertentu, jadi harus mengikuti aturan yang ada Tegas Dwi Karyanto
Pihaknya akan melaporkan masalah ini kepihak BPK untuk dilakukan Audit serta kepada Pihak Kejaksaan dan tembusan ke KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) guna diketahui secara jelas dan tegas siapa motor penggerak protyek dimaksud, dan diduga pihak oknum pegawai yang terkait didalamnya sudah menikmati hasil, dan Pj. Bupati pesisir barat harus mengambil tindakan tegas .
Dilain hal adanya dugaan permainan kotor dilingkungan Bappeda pesisir barat terindikasi adanya oknum pegawai Bappeda yang memonopoli kegiatan dimaksud dan menghalalkan segala cara, ini harus diberantas dan oknum pegawai dimaksud harus diberi sanksi berat , bahwa dirinya terindikasi melakukan penyalahgunaan weweang dan melanggar PP 53 TAHUN 2010 menyangkut Disiplin PNS . Berdasarkan informasi yang didapat oleh LSM LITA ada dugaan proyek tersebut tidak melibatkan PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) dimana pejabat PPK di lingkungan Bappeda adalah Sekretaris Bappeda , permasalahan ini tentu akan berdampak buruk pada perkembangan kabupaten pesisir barat kedepan .
 |
| KANTOR PPKAD PESISIR BARAT |
LSM LITA mendesak Pj. Bupati Pesisir Barat segera menunjuk Kepala Bappeda yang layak dan pantas serta profesional dibidangnya dan memiliki dedikasi tinggi terhadap daerah serta tanggung jawab, bukan menunjuk oknum yang hanya akan menggunakan kesempatan dalam jabatan saja . Sebab selama 2 tahun ini Bappeda pesisir barat hanya Pelaksana Tugas saja, dan hal ini akan berpengaruh besar terhadap legalitas secara formil pembangunan dipesisir barat ditahun 2014 serta akan berpengaruh pada pertanggung jawaban atas DPA SKPD disemua dinas dikabupaten pesisir barat, sebab pengesahan DPA - SKPD harus ditanda tangani oleh Kepala Bappeda Tegas Dwi Karyanto
Sejauh ini apakah ada indikasi unsur disengaja oleh PJ. Bupati untuk tidak mendefinitifkan jabatan dimaksud guna kepentingan tertentu yang mengarah pada upaya penyalahgunaan anggaran kami sedang mempelajarai secara mendalam, dan jelas serta tegas kami mengkritisi kebijakan yang tidak menunjuk Kepala Bappeda yang depinitif guna bekerja secara optimal atas tanggung jawab perencanaan dan anggaran dikabupaten pesisir barat . Pungkasnya