Maret, 20/2014
SIP Online; Korupsi didaerah banyak dan cukup tebal, akan tetapi belum terbongkar dan diindikasi didaerah setiap tahunya mengalami kebocoran anggaran APBD dengan indikasi pengkondisian anggaran rutin dan anggaran lain yang seolah ada kegiatanya, namun fiktif, dan lebih parah lagi adanya indikasi menciftakan sebuah proyek baik proyek fisik maupun proyek yang bersifat study serta dalam bentuk lain yang dana anggaranya di mark-up atau bahkan proyeknya tidak diselenggarakan . Kalau Mark - Up nilai anggaran proyek itu sudah hal biasa .
Kebocoran anggaran tersebut terindikasi sudah ada kerjasama secara baik terhadap DPRD sehingga pengkondisian anggaran tidak menemui kendala, lebih cenderung kita bisa mengatakan hal ini sebagai "Mafia " siapa yang salah dalam hal ini, tentunya pengawasan yang salah, artinya tidak ada pihak yang mengawasi perjalanan otonomi didaerah , karena insfektorat adalah kepala daerah yang membuat dan menunjuk . Dan anehnya lagi di kabupaten pihak BPK yang melakukan pemeriksaan disiapkan hotel, dijamu makan serta minumnya, bahkan setelah melaksanakan tugas atau akan pulang ini disiapkan sejenis oleh-oleh atau bingkisan dari pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh kepala PPKAD . Bisakah kita yakini semua yang berbentuk pemeriksaan didaerah oleh lembaga terkait berjalan sesuai ketentuan dan temuan .
Temuan saya banyak melihat data anggaran yang setiap tahun dianggarkan namun pada satu item sasaran saja atau itu itu saja yang dianggarkan . Atau temuan lainya harga satu unit barang yang tidak masuk akal dan sangat jauh sekali dari harga sesungguhnya .Kemudian masalah masalah kecurangan lainya dari sisi pengadaan barang yang wujud barangnya tidak cukup kwantitasnya ( jumlahnya). Masih banyak cara lain permainan anggran negara ( daerah) untuk kepentingan pribadi termasuk anggaran rutin pemeliharaan kantor dan anggaran rutin perjalanan dinas , dll.
Pembaca akan kami ajak untuk mengetahui sisi mana saja yang bisa memiliki celah korupsi didaerah dan seterusnya akan melahirkan pikiran kenapa didaerah pejabat banyak memiliki aset dan kekayaan, serta kenapa pihak institusi hukum tidak berani mengungkap masalahnya . Terus Ikuti Informasi selanjutya //